Lemahnya Posisi Tawar Konsumen di Indonesia

Sudah hampir tujuh tahun, Salim Alkatirri, saudagar Ambon, membeli kaveling di perumahan elit Sentul City (dulu Bukit Sentul). Namun, hingga tulisan ini dibuat, ia tak kunjung bisa memperoleh apa yang menjadi haknya itu. Salim membeli kaveling seharga hampir Rp900 juta (nilai sekarang) di kawasan R-21 secara lunas. Logikanya, jika dalam keadaan normal, transaksi itu akan berjalan sah dan lancar. Pembeli mendapatkan haknya berikut legalitas yang menguatkannya (semacam sertipikat hak milik) dan pedangan (pengembang) mendapatkan uang tunai.

Namun, Salim menunggu dalam ketidakpastian. Setahun, dua tahun, hingga memasuki bilangan windu, ia tak juga memperoleh kejelasan. Sampai kemudian pada 2006 ia mendengar kabar bahwa dirinya tidak sendiri, ada banyak ratusan orang yang bernasib sama. Total 567 orang yang dirundung duka akibat cedera janji pengembang Sentul City.

Jika tidak ada konsumen yang berani maju ke meja hijau untuk memailitkan Sentul City, tentu kasus ini akan dikubur dalam-dalam. Dan kita tidak akan memetik pelajaran darinya. Akan tetapi, naif juga jika kita mendukung aksi pemailitan itu. Muncul dugaan bahwa pailitnya Sentul City adalah bagian dari strategi mereka untuk lepas dari kewajiban memenuhi prestasi dan janjinya kepada konsumen. Dengan status pailit, maka dibebaskan pula Sentul City dari seluruh kewajiban-kewajibannya. Siapa yang rugi? Tentu saja konsumen itu sendiri.

Kasus Salim bukanlah satu-satunya dan terakhir yang pernah dan akan terjadi di Indonesia. Beberapa yang sempat tercatat adalah kasus di Pamulang, Gunung Sindur, Parung, dan Bekasi. Bahkan melibatkan salah satu petinggi asosiasi pengembang. Fenomena apa ini?

Inilah potret telanjang dari lemahnya perlindungan hukum kepada konsumen Indonesia. Tak ada satu pun pasal dan klausul yang diperjanjikan memiliki posisi tawar seimbang. Ketidakadilan ini terjadi sudah sejak dalam proses presales (pra penjualan), pembelian, dan penandatanganan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB). Dalam konstruksi transaksi seperti ini, jelas konsumen sengaja dikondisikan dalam posisi lemah tak berdaya, sementara pengembang memegang kuasa tak terbatas. Pengembang bebas menjual properti tidak secara dalam bentuk fisik, melainkan hanya berupa gambar. Konsumen ‘dibodohi’ pengembang dan mereka mau saja membeli properti hanya masih berupa gambar!!! Ini proses pembodohan awal yang terjadi sejak puluhan tahun lalu. Dan anehnya tak ada regulasi dan keinginan baik pemerintah serta departemen terkait untuk memperbaikinya atau bahkan menghapusnya.

Praktek menjual gambar seharusnya sudah dilarang dalam sektor properti. Ini berpotensi menimbulkan masalah dan kerugian bagi konsumen. Masih ingat kasus Hollywood Resindeces yang pengembangnya kabur setelah mengemplang duit ratusan miliar rupiah milik konsumen? Sayangnya, konsumen tidak belajar dari pengalaman ini.

Sementara dalam proses pembelian. Pengembang sudah sejak awal memamerkan kekuasaannya dengan klausul yang dibikin sepihak, bahwa uang tanda jadi, uang muka dan cicilan awal yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali oleh konsumen jika terjadi pembatalan pembelian!!! Di sini hak konsumen telah dikebiri. Bagaimana dengan PPJB? ini lebih parah lagi, karena draftnya sendiri dibuat sepihak oleh pengembang dengan klausul2 yang sangat merugikan konsumen. Kewajiban konsumen dan hak pengembang melulu yang dicuatkan sementara hak konsumen dan kewajiban pengembang secara samar ditiadakan!!!

Sudah saatnya pelaku bisnis dan konsumen properti belajar dari prakter bisnis di negeri-negeri yang telah mengharamkan menjual atau membeli gambar semata. Contohnya Malaysia, Singapura dan Australia. Di negara-negara tersebut pengembang baru bisa mengutip uang dari konsumen setelah bangunan properti berdiri. Dan atau menurut pada proporsi persentase masuknya uang cicilan konsumen itu pun dengan jaminan yang diberikan oleh pengembang.

Iklan

7 Tanggapan

  1. Lha yang punya sentul sama yang bikin Apartemen Hollywood itu sama je … Mereka hobynya memang nipu-2 konsumen yang lugu.
    Hati-hati bleh !!!

    teliti sebelum membeli… Anda betul, pemilik Hollywood Resdience dan Sentul City itu kakak beradik….kabar terakhir, 567 unit rumah di R-21 Sentul City telah rampung dibangun. Sementara proses administrasi (dalam arti penandatanganan PPJB dan serah terima kunci) masih berlangsung….

  2. Artikel di blog Anda sangat menarik dan berguna sekali. Anda bisa lebih mempopulerkannya lagi di infoGue.com dan promosikan Artikel Anda menjadi topik yang terbaik bagi semua pembaca di seluruh Indonesia. Tersedia plugin / widget kirim artikel & vote yang ter-integrasi dengan instalasi mudah & singkat. Salam Blogger!

    http://www.infogue.com/
    http://www.infogue.com/bisnis_keuangan/lemahnya_posisi_tawar_konsumen_di_indonesia/

  3. Lagi-lagi, masalah penegakan hukum. Tumpang tindih dengan sikap masyarakat yang mudah menyerah dan masa bodoh. Lantas dimanfaatkan oleh kapitalis. Klop!

  4. SENTUL CITY REBUT TANAH WARGA

    PERISAI PAJAJARAN, 25 APRIL 2008

    Catatan yang dihimpun Tim Redaksi Perisai Pajajaran, PT Sentul City Tbk mempunyai banyak sekali kasus sejak pertama kali didirikan. Mulai dari penyelesaian pelepasan hak tanah dengan warga Desa Cipambuan, Desa Babakan Madang, Desa Bojong Koneng, Desa Sumur Batu, Desa Karang Tengah, Desa Cijayanti, dan Desa Citaringgul, yang keseluruhannya berada di Kecamatan Babakan Madang (pemekaran dari Kecamatan Citeureup), Kabupaten Bogor, sampai dengan masalah dengan konsumen yang telah membeli rumah dengan tunai.

    Cikal bakal PT Sentul City Tbk, berasal dari PT Fajar Mega Permai. Pemiliknya adalah H Syarifudin Nasution. Kemudian karena bergabungnya salah satu Putra Cendana Bambang Triatmojo, namanya berubah menjadi PT. Royal Sentul Highland. Awalnya perusahaan ini mendekati kolaps, tetapi entah kenapa dengan kondisi yang hamper kolaps perusahaan tersebut bisa mengumpulkan banyak pemegang saham, dan pada tahun 1997, listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Beberapa nama besar yang bergabung sekarang adalah : Tommy Winata, Erry Firmansyah (Dirut BEJ sekarang), James Riady, dan lainnya, kemudian perusahhan tersebut berganti nama menjadi PT Bukit Sentul.

    Pada tahun 2005, PT Bukit Sentul digugat pailit oleh pembeli rumah di Cluster Taman Yunani , yang merasa dirugikan karena terlambatnya serah terima, Ny. Azelia Birer. Setelah kepailitan diangkat pada tahun 2007 PT Bukit Sentul berubah namanya menjadi PT Sentul City Tbk.

    Akibat terlalu banyak persoalan sengketa tanah dengan warga sekitar, pada tahun 1999, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hasan Basri Durin, membatalkan sertifikat PT Bukit Sentul, dikenal dengan Hak Guna Bnagunan (HGB) nomor dua Bojong Koneng seluas kurang lebih 1100 ha.

    Kemudian PT Bukit Sentul mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Anehnya walaupun tidak melibatkan warga yang terkena permasalahan dengan Bukit Sentul, tetapi PT Bukit Sentul bisa memenangkan kasus tersebut. Padahal permasalahan yang sebenarnya masih mengganjal di lokasi mengingat gambar situasi yang diterbitkan oleh Kakanwil BPN Wilayah Jabar, tidak mengukur keseluruhan karena tantangan dari masyarakat yang tanahnya ikut diukur. Sampai saat ini warga masih menunggu penyelesaian kasus haknya yang direbut PT Bukit Sentul.

  5. @dulkemit
    Terima kasih atas informasinya. Namun, penilaian saya serahkan kepada pembaca….

  6. aduuuuhhhh, sayang banget yah kalo benar ternyata sentul city masih belum benar benar terbebas dari masalah seperti yg di utarakan dulkemit (kalo itu benar adanya). sy berandai andai, jika semua masalah itu terselesaikan, maka yg tersisa di pikiran saya adalah betapa strategis nya sentul ini di masa depan utk investasi. cibubur saat ini sudah masuk ke titik jenuh baik dari segi harga, kepadatan penduduk, daerah resapan air, dll. maka pilihan selanjutnya tentu jatuh ke sentul ini, karena daerah antara cibubur dan sentul (seperti cimanggis, cibinong, dll) saat ini sama sekali tidak memperlihatkan tanda tanda geliat ekonomi alias seperti terlupakan oleh pembangunan, kecuali sentul, karena di sentul ada bogor ring road. lebih menarik lagi sentul harganya masih murah, dengan uang 900 jutaan anda disana bisa dapat luas tanah 600m2 plus bangunan, sedangkan di cibubur uang sgitu hanya dapat yg luas tanah nya 250m2 saja. plus alam dan view di sentul tidak ada dua nya, tidak mungkin ada di cibubur alam dan view seperti di sentul itu. karena semua faktor itulah sy hingga detik ini masih terus mencari cari informasi terkini soal sentul ini. sambil berharap mendapatkan kekuatan utk berani invest di sana. sy butuh lebih banyak lagi kabar kabar positif mengenai sentul, agar sy bisa lebih mantap melangkah kesana.

  7. Seringkali Developer/pengembang membela kepentingannya dengan mengatakan pada calon konsumen bahwa Kepmenpera no 9/1995 hanya berlaku sebagai pedoman, jadi tidak mengikat Developer dalam menyusun PPJB. Mari kita simak bersama. Secara hukum, setiap keputusan menteri dikeluarkan untuk wajib ditaati isinya. Kalau hanya bersifat himbauan tentu tidak dikeluarkan dalam bentuk SK Menteri. Dalam SK Menpera no 9/95 dicantumkan dalam butir kedua diawal Kepmen, bahwa “setiap adanya pengikatan jual beli rumah wajib mengikuti pedoman pengikatan jual beli rumah beserta contohnya.” Hal ini berlaku bagi penjualan tanah yang belum ada rumahnya maupun tanah yang sudah ada rumah diatasnya. Periksalah PPJB sebelum membeli properti.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: