50 Persen Pengembang Bermasalah

Mengacu pada kasus Bukit Sentul (sekarang Sentul City), saya lantas terpanggil untuk menelusuri dan mencari data pengembang-pengembang yang telah merugikan konsumen. Alias pengembang bermasalah. Batasan bermasalah di sini tidak hanya bertendensi melakukan penipuan (membawa kabur uang konsumen), juga delivery time (waktu perampungan pembangunan), tidak memiliki legalitas (ijin) mengembangkan dan membangun,  menyalahi AMDAL, aturan teknis pelaksanaan pembangunan (GSS, GSB, dan GSJ) dan RTRW, dan membangun properti jenis tertentu di atas lahan yang tidak sesuai peruntukan.

Menurut Ketua Badan Sertifikasi dan Advokasi Anggota DPP REI Handojo Kristanto, banyak anggota REI yang masih melakukan ‘praktek’ bisnis yang merugikan konsumen. Di luar anggota REI, lebih banyak lagi. “Jika ada 100 pengembang anggota dan 100 pengembang non anggota, maka kasus yang diakibatkan kenakalan pengembang jika digabungkan akan mencapai tak kurang dari 50%,” ungkapnya.

Untuk itulah, pihaknya kini tengah gencar mengupayakan dilegalformalkannya sertifikasi dan advokasi anggota. Pengembang yang belum memiliki sertifikat tidak diperbolehkan menjual propertinya. Sebaliknya yang sudah memiliki sertifikasi ( satu di antaranya sertifikat layak jual) tidak semata-mata sudah bisa mendagangkan produknya, juga harus bisa menunjukkan komitmen untuk delivery tepat waktu.