Harga Rusunami Bakal Naik?

yusuf Asy\'ari

Sebulan belakangan ini wajah Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Asy’ari terlihat gusar. Di setiap kesempatan, ia selalu ditanya tentang permintaan menaikkan harga rumah susun sederhana milik (rusunami). Yusuf tentu saja tak bisa tenang. Sebab, sampai saat ini belum ada satupun rusunami yang sudah selesai dibangun dan diserahterimakan ke pembeli, di sisi lain, pengembang merengek harganya minta dinaikkan.

Yusuf mungkin takut kenaikan harga rusunami bisa mengganggu program pemerintah membangun 1.000 tower rumah susun. Seperti yang diungkapkan beberapa pengamat properti, salah satunya Ali Tranghanda. “Kalau harga dinaikkan sementara daya beli tidak ada, target pemerintah untuk rusunami jelas tak akan tercapai,” ujar Ali.

Dua asosiasi pengembang, REI dan APERSI, sudah gencar cuap-cuap ke media massa mengenai usulan kenaikan harga rusunami 15-20% akibat naiknya harga bahan bangunan pasca meroketnya harga BBM. Harga maksimal rusunami Rp144 juta, minta dinaikkan menjadi Rp180 juta.

Namun dua asosiasi itu belum menyampaikan secara resmi. “Saya belum menerima permohonan secara resmi. Dan saat ini tim untuk menghitung kenaikan saja belum ada sehingga memang tidak ada rencana menaikkan harga rusunami,” ujar Yusuf, akhir bulan lalu. Yusuf mengatakan akan meninjau harga jika sudah ada rusunami yang selesai dibangun dan diserahkan ke pembeli. Rencananya dua rusunami yakni City Park di Cengkareng, Jakarta Barat dan Kota Modern di Tangerang akan diserahterimakan kepada pembeli Agustus mendatang.

Akankah pemerintah menaikkan harga rusunami? Kita lihat saja nanti. Yang pasti, animo masyarakat membeli rusunami saat ini sangat tinggi. Bank BTN mencatat, sampai April lalu sudah menerima 4.000 permohonan kredit pemilikan rusunami. “Jumlahnya terus bertambah signifikan. Saya tidak tahu persisnya jumlahnya sampai bulan Juni,” ujar Direktur Kredit BTN Purwadi.

Sementara permohonan yang masuk ke Bank DKI sampai pertengahan Juni mencapai 2.000 aplikasi senilai Rp220 miliar. “Yang sedang dalam proses verifikasi termasuk wawancara sekitar 50%. Setiap hari kami masih terus menerima aplikasi baru,” ungkap Group Head Mortgage & Housing Bank DKI, Fermiyati.

Permohonan yang masuk ke Bank DKI, berasal dari konsumen rusunami Gading Nias (Jakarta Utara) dan Kalibata Residence (Jakarta Selatan) yang dikembangkan Grup Agung Podomoro. Selain itu dari rusunami Gateway dan Cibubur Village yang dikembangkan Grup Agung Sedayu di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sedangkan permohonan yang masuk ke BTN antara lain berasal dari rusunami City Park, Kota Modern, dan Gading Nias.

“Permohonan banyak berasal dari kalangan swasta, seperti karyawan perbankkan atau karyawan perusahaan-perusahaan yang tersebar di sekitar rusunami. Lainnya adalah PNS yang jumlahnya juga terus meningkat,” ujar Fermiyanti.

Permohonan KPA non subsidi

Baik BTN maupun DKI juga menerima permohonan KPA non subsidi. “Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang subsidi,” ujar Purwadi. “Permohonan aplikasi non subsidi juga kami terima karena relatif lebih mudah. Namun demikian jumlahnya tidak banyak, sekitar 10% dari total permohonan yang masuk,” ujar Fermiyanti seraya mengatakan dana yang disiapkan Bank DKI untuk rusunami sekitar 30% dari total target KPR tahun ini, atau sekitar Rp300 miliar sampai Rp400 miliar.

Jika berpegang pada pengakuan Purwadi dan Fermiyanti, ketakutan banyak pihak bahwa rusunami salah sasaran karena banyak dibeli oleh pembeli yang menggunakan KPA non subsidi bisa jadi tidak terbukti. “Kami tidak bisa menolak permohonan KPA non subsidi,” kata Purwadi.

Tidak salah memang. Lagipula tidak ada peraturan dari pemerintah bahwa rusunami yang dibangun pengembang harus dibeli dengan menggunakan KPA subsidi. Walau begitu, Menpera M. Yusuf Asy’ari berencana membuat peraturan bahwa pengembang yang membangun rusunami harus memisahkan tower yang dibeli dengan KPA subsidi dengan non subsidi. Hal itu untuk memudahkan penerapan tarif listrik dan air pembeli yang menggunakan KPA subsidi dan non subsidi. Pemerintah mengupayakan agar pembeli rusunami yang menggunakan KPA subsidi mendapat insentif biaya listrik dan air. “Mungkin baru tahun depan peraturan itu dikeluarkan. Tunggu sampai rusunami sudah banyak yang selesai dibangun dan diserahkan kepada pembeli,” kata Yusuf.

Saat ini pengembang rusunami banyak yang memasarkan kepada pembeli non subsidi. Bahkan memungut biaya yang cukup besar, hingga Rp20 juta, diluar harga resmi kepada pembeli. Pengembang berdalih itu merupakan biaya membeli view. Semakin view-nya bagus, semakin mahal harganya.

Ali Hanafia, member broker Century 21 Pertiwi, agen pemasaran yang memasarkan rusunami Menara Kebon Jeruk, tidak bisa menyalahkan pengembang jika juga memasarkan kepada pembeli non subsidi. “Mereka pengusaha, tentu ingin untung. Hal itu tidak bisa dihindari dengan dikutkannya pihak swasta. Kecuali jika rusunami dibangun oleh pemerintah sehingga pendistribusiannya bisa dikontrol pemerintah,” papar Ali.

Yusuf juga meminta pengertian kepada pihak-pihak yang sering menyuarakan bahwa rusunami salah sasaran. “Yang penting program ini jalan dulu. Kita belajar sambil jalan. Semua permasalahan kita selesaikan sambil jalan,” ujarnya. Ali pun berpendapat senada. “Yang penting semakin banyak orang yang tinggal di hunian vertikal di dalam kota Jakarta sehingga bisa mengurangi kemacetan dan pemborosan BBM,” imbuh Ali.

Permohonan ditolak

Kendati demikian, tetap saja ada beberapa permohonan KPA subsidi yang masuk di BTN dan Bank DKI yang ditolak. Penyebabnya bermacam-macam. Terutama kelebihan penghasilan pemohon yang berada di atas ambang Rp4,5 juta per bulan seperti yang disyaratkan oleh pemerintah.

“Sebagian besar disebabkan penghasilan Rp4,5 juta tapi punya pinjaman atau kartu kredit di bank lain sehingga saat diverifikasi income-nya tidak mencukupi lagi untuk mencicil,” ujar Fermiyanti. Selain itu, perusahaan tempat kerja pemohon tidak layak atau tidak dapat diverifikasi sehingga ada keraguan dalam memberikan kredit atau karena pemohon mempunyai catatan buruk berdasarkan hasil checking Bank Indonesia (BI).

Persyaratan yang ditetapkan bank hampir sama. Antara lain mengisi formulir aplikasi KPR, lolos scoring awal dan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumen tersebut antara lain KTP, surat nikah (jika ada), Kartu Keluarga, NPWP pribadi, surat keterangan kelurahan setempat yang menyatakan bahwa pemohon tidak tinggal di rumah sendiri atau masih menumpang, surat keterangan bekerja, slip gaji atau penghasilan, rekening tabungan atau rekening koran tiga bulan terakhir, surat pesanan developer, dan bukti pembayaran tanda jadi kepada developer.

Menarik apa yang dikatakan Fermiyanti tentang penyebab permohonan KPA subsidi ditolak yakni karena pendapatannya tidak mencukup lagi untuk mencicil. Jadi, kalau harga rusunami dinaikkan bisa jadi permohonan akan semakin banyak yang ditolak. Kecuali, pemerintah mau merogoh kocek lebih dalam lagi untuk menambah subsidi. Tapi mungkinkah dilakukan di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah?

Sumber: Yuniar Susanto

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: