Gubernur Jakarta, CEO Lima Tahun

CEO Lima Tahun

 

Kontinuitas, konsistensi dan komitmen adalah tiga hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Prinsip ketiganya bisa jadi dimiliki oleh lima pasang kandidat gubernur dan wakil gubernur; Fauzi Bowo-Nachrowie Ramli, Hendarji Supandji-Ahmad , Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Alex Noerdin-Nono Sampono dan Faisal Basri-Biem Benyamin.

Namun, itu saja belum cukup. Terutama  di mata pengembang. Mereka menginginkan sosok yang pantas, dan dapat menyelesaikan permasalahan Jakarta. Kompleksitas masalah yang mereka nilai sangat akut dan berpotensi menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Seperti kemacetan, keamanan, permukiman kumuh, air bersih, dan rendahnya kualitas hidup.  “Gubernur harus bisa menjadi solusi, bukan menjadi bagian dari masalah,” ujar Andry Susanto, generasi kedua dari klan bisnis yang juga Head of Marketing and Sales Agung Abadi Group.

Oleh karena itu, nahkoda Jakarta, diharuskan juga mampu menata kelola kota dengan baik, laiknya seorang chief executive officer dalam sebuah perusahaan. Bagaimana ia dapat mengelola dan menjaga kas daerah tetap sehat, mengelola sumber daya manusia (warga) menjadi lebih produktif, menggali potensi sumber daya alam lebih maksimal, mempromosikan kota menjadi setara dengan kota dunia lainnya, meningkatkan kualitas hidup warganya seperti mampu menjamin keamanan, kenyamanan, dan tercukupi kebutuhan hidupnya.

Lebih dari itu, “Yang kami harapkan adalah gubernur yang dapat memotivasi kami, pelaku usaha untuk tumbuh bersama dengan baik dalam kerangka satu tujuan untuk kemajuan kota. Bila saat ini Jakarta masih dipandang tak ramah investasi, lima tahun ke depan harus lebih erat bergandengan tangan dengan pengembang. Tentu saja dengan cara-cara sehat, pengawasan ketat, dan keadilan praktik usaha bagi semua,” ujar Direktur Pakuwon Group A Stefanus Ridwan.

Berikut harapan dan bagaimana seorang pemimpin seharusnya mengelola Jakarta dari kacamata pengembang.

 

Ari Tri Priyono

Ketua DPD APERSI DKI Jakarta

 

Pemimpin Jakarta memiliki “pekerjaan rumah” yang sangat banyak. Mulai dari kemacetan, banjir, rumah kumuh, dan lain-lain. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang tangguh agar semua itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan untuk merampungkan “pekerjaan rumah” itu pemimpin Jakarta membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Seperti para pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Indonesia (APERSI).

Kami siap diajak kerjasama oleh gubernur untuk membangun Jakarta sehingga menjadi lebih cantik. Namun sayangnya selama ini, orang nomor satu itu tak memberi dukungan kepada para pengembang. Misalnya perijinan yang saat ini masih lama dan mahal. Kodisi itu tentu membuat biaya menjadi meningkat sehingga produk properti menjadi mahal (high cost economy). Hal itu terasa sekali dampaknya, misalnya pada pembangunan rumah susun murah di Jakarta.

Tingginya biaya produksi untuk membangun rumah susun berimplikasi pada harga yang tidak terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). MBR ini justru menjadi bagian mayoritas dari penduduk Jakarta. Ini persoalan serius yang harus ditangani.  Sebab, rumah susun sudah menjadi kebutuhan mendesak akibat kemacetan yang semakin parah. Rumah susun juga menjadi cara yang tepat untuk mereduksi rumah-rumah kumuh yang tidak layak huni.

Jakarta juga harus memiliki bank tanah (land bank) sehingga harganya bisa dikendalikan. Agar pengembang bisa membeli tanah di bank tanah tersebut untuk membangun rumah susun. Selain itu, terjamin juga kepastian hukumnya, jika kami membeli lahan di bank tanah yang dikelola Pemda DKI Jakarta. Saat ini pengembang tidak memiliki kepastian hukum saat membeli tanah. Misalnya suatu saat bisa berubah keperuntukannya. Konsep megapolitan juga harus diwujudkan agar Jakarta bisa menjadi lebih baik karena didukung oleh kawasan di sekitarnya.

Agar Jakarta menjadi lebih baik, dukungan harus diberikan kepada pengembang yang membangun green property. Misalnya dengan memberi insentif pajak. Dengan begitu pengembang menjadi lebih bersemangat untuk membangun green property karena ongkos produksinya lebih mahal. Dengan adanya insentif pajak, biaya produksi bisa diturunkan.

Rudy Margono

CEO Gapura Prima Group dan Ketua DPD REI DKI Jakarta

 

Jakarta saat ini memang memiliki banyak masalah. Namun kami optimis itu bisa diatasi jika pemimpinnya lebih pro aktif dan komunikatif.  Saat ini pemimpin Jakarta membiarkan kami jalan sendiri-sendiri. Tak ada komunikasi, apalagi koordinasi. Sehingga wajar adanya jika pengembangan-pengembangan yang ada kerap berbenturan. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik. Untuk bertemu saja susah sekali. Padahal pengembang selama ini banyak memberi kontribusi pada pembangunan Jakarta.

Kami kerap disalahkan atas kesemrawutan yang terjadi. Contohnya, pusat belanja yang kami bangun selalu menjadi kambing hitam dan dituding sebagai biang keladi kemacetan. Pemerintah daerah justru tidak mendukung dengan penyediaan infrastruktur yang ala kadarnya misalnya. Padahal itu merupakan kewajiban mereka. Pengembang ‘kan hanya membangun sesuai peruntukan, kemudian dikenakan pajak oleh pemerintah daerah. Nah, pajak itu yang harus digunakan untuk membangun infrastruktur yang memadai.

Perijinan di Jakarta juga sangat berbelit dan menyulitkan. Selain lama, panjang dan mahal. Untuk memproses IMB saja bisa memakan waktu 1-2 tahun, padahal jika datanya lengkap, hanya butuh waktu 3 bulan. Hal itu tentu menyulitkan karena kami berhubungan dengan pihak lain yakni konsumen. Perijinan harus ditangani oleh pejabat setingkat walikota. Tak perlu gubernur, terlalu birokratis. Belum tentu dia ada di kantornya setiap hari ‘kan?

Padahal, peluang di Jakarta bagi pengembang sangat besar. Namun jika iklim bisnisnya kurang baik dengan ekonomi biaya tinggi, maka peluang itu  tidak bisa maksimal digarap. Misalnya besarnya permintaan rumah susun murah. Karena tidak didukung kebijakan dengan baik, peluang itu tidak diambil oleh pengembang. Dan akhirnya masyarakat juga yang rugi. Mereka tidak bisa tinggal di rumah susun di tengah kota Jakarta, yang saat ini sudah menajdi kebutuhan mendesak.

Kami para pengembang berharap kebijakan yang lebih kondusif bisa diwujudkan oleh pemimpin Jakarta ke depan. Mari kita saling mendukung untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik ke depan. Jakarta bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman dan tidak kalah dengan kota besar lain di dunia. Dan peluang untuk mewujudkan hal itu sangat besar.

 

Hiramsyah Shambudy Thaib

Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk

 

Jakarta adalah wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ibukota Negara, ia harus ideal. Betul-betul mencerminkan kemajuan, merefleksikan harmonisnya kebinekaaan dan modernitas pemikiran serta kekinian Indonesia. Sebetulnya, banyak hal-hal yang seharusnya bisa berjalan lebih baik dan lebih berkualitas. Namun, karena penanganan permasalahan perkotaan yang belum profesional dan maksimal, Jakarta masih tertinggal di belakang. Bahkan oleh Kuala Lumpur, dan Manila.

Padahal, ketika global finance crisis melanda Eropa dan Amerika Serikat, Indonesia khususnya Jakarta sebagai sentra ekonomi Negara, relatif  tak terpengaruh. Tapi, nyatanya, mengapa masih banyak pelaku usaha, khususnya pengembang yang belum bangkit? Melansir proyek baru, seperti apartemen sederhana untuk wara Jakarta, misalnya.

Yang harusnya berjalan jauh lebih baik adalah  pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem transportasi. Namun begitu, kedua hal ini berujung pada masalah tata ruang. Faktanya, memang masih banyak kekurangan dan tambal sulam dalam tataran implementasi. Namun, itu masih bisa diperbaiki, terutama bagaimana nanti Jakarta dibuat lebih ramah dan manusiawi, menggenjot eskalasi pembangunan infrastruktur, permukiman dan hunian untuk kelas menengah dan bawah khususnya rumah susun.

Sayangnya, Jakarta sekarang adalah potret ketidakjelasan. Seperti rusunami, payung hukumnya saling bertabrakan, ketentuan KDB yang tidak jelas dan terbatas. Selain itu, keberadaan Tim Penilai Arsitektur Kota (TPAK) yang seharusnya membuat kebijakan yang lebih realistis, justru menambah rumitnya masalah.

Padahal yang dibutuhkan sebuah kota yang masih bertumbuh seperti Jakarta adalah fleksibilitas. Bagaimana seharusnya warga mau living the city. Jangan membuat standard bagus hanya untuk lima tahun pertama saja. Tapi kemudian malah kaku untuk tahun-tahun berikutnya. Buatlah standard yang berlaku selamanya.

Kami juga membutuhkan insentif, terutama masalah KDB supaya dapat mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang dituntut ada selama ini. Selain KDB, juga perpajakan. Kami mengharap ada  pengurangan pajak berganda. Selanjutnya biaya perijinan yang mahal, lambatnya proses perijinan, terutama rusunami adalah musuh utama kami. Ini yang menyebabkan iklim bisnis yang kontraproduktif.

Hal lebih kompleks terjadi bila kita bicara tata ruang. Mestinya tata ruang adalah bersinerginya tempat tinggal dan tempat kerja warga masyarakat. Oleh karena itu, kami harus dipacu untuk membangun lebih banyak lagi rusunami di kantong-kantong strategis kota. Jika didukung sepenuhnya, akan terjadi subsidi silang dengan sendirinya.

Harapan kami, yang paling penting adalah kesadaran bahwa Jakarta tidak dibangun selama lima tahun. Gubernur yang akan datang harus menyadari ini. Mereka harus memiliki visi jauh ke depan, mampu merancang master plan kota secara komprehensif, berkesinambungan, konsisten dan komit. Tak hanya level pemimpinnya juga antarinstansi dan bawahan.

Gubernur itu chief executive officer sebuah kota. Dialah yang memimpin navigasi diarahkan ke mana. Kebijakan yang diproduksi pun harus memungkinkan kami dapat berperan lebih maksimal untuk semua strata masyarakat yang berbeda. Harus menciptakan stimuli yang menarik. Karena kami sadar, pembangunan tidak mungkin diserahkan hanya kepada Pemda.

Untuk itu, kami, pelaku usaha senantiasa adjustable. Lebih lagi gubernur. Harus cerdas membaca peluang. Dan kami, pengusaha yang baik akan mampu beradaptasi. Siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin DKI Jakarta. Tapi lebih baik lagi ada antsisipasi.

A Stefanus Ridwan

Direktur Pakuwon Group

 

Jadi gubernur DKI Jakarta itu tidak mudah, karena masyarakatnya beragam, stratanya sangat lebar, miskin, menengah, kaya, berpendidikan, merem huruf, karyawan, buruh, geladangan, pengemis, anak jalanan, sampai pengusaha dan pejabat ada di sini. Tantangannya sangat berat. Namun, justru itu yang membuat seorang pemimpin menjadi kuat. Mereka harus mampu menciptakan kota Jakarta untuk semua kalangan.

Juga Jakarta harus ramah dan produktif. Karena potensinya luar biasa. Untuk itu, dibutuhkan konsep tata ruang istimewa yang tidak sekadar untuk Jakarta, juga megapolitan. Tata Ruang ini harus memberikan tempat bagi terciptanya mekanisme kerjasama sinergis antara Gubernur Jakarta dan pemimpin kota di wilayah sekitarnya. Mempertimbangkan kompleksitas masalahnya dan juga solusi untuk meminimalisasi masalah tersebut.

Bagi kami, siapapun nanti yang terpilih, tak jadi masalah. Hanya saja, kami berharap ada keberlanjutan program dan kebijakan. Mereka harus melanjutkan program yang sudah ada. Jangan ganti gubernur, ganti pula kebijakan baru. Jakarta butuh figus yang bisa bersinergi dengan semua pihak. Terutama pengembang seperti kami. Karena Jakarta sangat berbeda, jangan sampai salah kelola.

Bagi kami kebijakan tidak populis jika itu akan memecahkan masalah kritis Jakarta seperti sampah, banjir dan macet serta permukiman liar, jauh lebih penting. Dan itu akan kami dukung, dibanding kebijakan populis tapi hanya menyentuh level kulitnya saja, tak mendalami akar masalahnya.

Kami mengkritik, beberapa calon gubernur, justru melakukan kampanye populis namun tidak esensial. Mereka hanya mengunjungi orang-orang atau kantong-kantong kemiskinan yang posisinya justru melanggar peraturan. Ini namanya melegitimasi pelanggaran hukum. Mereka berani tidak untuk tidak populis. Intinya, untuk memimpin Jakarta, butuh keberanian. Punya prinsip, tegas, berwawasan luas dan linkable dengan kota-kota dunia. Sehingga visi pengembangannya lebih mendunia.

Program yang dimiliki pun harus jelas, realistis, dan mudah diimplementasikan serta terintegrasi antarsektor. Kami, pelaku industri properti tidak butuh hal-hal baru yang justru akan semakin menjauhkan program dengan implementasinya.

Program yang tak masuk akal, seperti sekolah gratis, biaya kesehatan gratis dan lain-lain itu hanya akan membodohi masyarakat. Ini sebetulnya penghinaan buat warga Jakarta. Mereka masih dianggap sebagai masyarakat tak mampu yang butuh belas kasihan. Padahal untuk menciptakan kota yang produktif, jangan member ikan, justru kail. Berilah mereka pekerjaan. Halhal yang gratis itu justru kontraproduktif. Hanya menambah beban APBD.

Yang penting itu, benahi perijinan. HIlangkan ‘wilayah abu-abu’ berupa aturan yang bisa ditafsirkan berbeda. Ini yang menyebabkan kompetisi bisnis menjadi tidak sehat. Kami sering mengalami itu. Hingga saat ini tak ada perubahan atau perbaikan. Ambil contoh Peraturan Presiden Tahun 112 yang dijadikan acuan dalam membangun pusat belanja. Mestinya Pemda DKI mengajukan ke DPRD untuk mengubah aturan itu menjadi Perda, karena sudah tidak relevan lagi. Juga soal perparkiran. Saat ini yang berlaku adalah peraturan tahun 2002, tariff parkir tidak berubah. Ini sebetulnya salah satu ‘biang’ kemacetan. Kalau tarif dibuat mahal, orang akan berpikir dua kali untuk menggunakan kendaraan pribadi. Mereka akan beralih ke moda transportasi massal. Itu yang penting saja belum juga kelar, apalagi hal-hal yang kurang penting. Jakarta saat ini tidak efektif dan efesien. Pokoknya, semua sektor harus disehatkan

Andry Susanto

Head Marketing and Sales Agung Abadi Group

Isu kritis Jakarta yang perlu diselesaikan adalah transportasi publik, banjir, keamanan, kepastian usaha, dan peraturan yang jelas. Gubernur yang akan datang harus mampu mengatasi permasalahan penting dan mendasar. Contoh di sektor properti untuk rumah sejahtera tapak, bagaimana Pemda mendukung program ini agar MBR dapat mengakses kredit perbankan sehingga unit-unit yang kami tawarkan terserap maksimal.

Kami menyarankan kepada pemimpin Jakarta mendatang untuk tidak bermimpi dan menawarkan yang muluk-muluk. Karena ada dua hal yang saat ini terjadi di Jakarta. Bersifat pro aktif dan reaktif. Pelaku usaha dan pengembang pro aktif membangun rusunami dan Rumah Sejahtera Tapak sementara kebijakan subsidi bunga adalah langkah reaktif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal.  Yang pro aktif mustinya lebih dipacu dan didukung oleh Pemda dengan misalnya pengembangan transportasi publik, pembangunan infrastruktur yang memadai. Tak Cuma jalan, juga jaringan air, listrik dan lain-lain. Jakarta hanya hebat dalam jaringan telekomunikasi. Sementara jaringan transportasinya sangat payah. Bagaimana masyrakat mau bermobilisasi dengan kendaraan umum jika kondisinya tidak manusiawi seperti itu?

Permasalahan Jakarta harus dilihat akarnya. Jika sudah ketemu, tinggal antisipasi dan dicari effort yang sesuai mengatasinya. Tidak bisa dengan hanya satu solusi menyelesaikan semua masalah. Harus komprehensif. Bila perlu Gubernur harus berkolaborasi dengan para akademisi untuk memproduksi kebijakan menyeluruh, lintas sektor.

Misalnya, membuat mass rapid transportation  yang berdampak positif kepada perpajakan. Orang yang berkendaraan pribadi harus dikenai pajak tinggi. Jika menolak, ya gunakan MRT. Nah, dana yang diperoleh dari pajak tinggi penggunaan kendaraan pribadi ini bisa dialokasikan untuk penambahan dan perbaikan kualitas infrastruktur jalan sebagai dana budgeter. Jadi, berlaku cost and benefit. Ini harus jelas dan dikelola secara transparan.

Mengenai RTRW, sejatinya sudah dikemas dengan baik. Tapi dalam prinsipnya division of power harus dipetakan dengan jelas. Permasalahan dan penertiban regulasi, kalau konsisten tidak masalah. Sebaliknya, jika beda dan berubah, masalahnya akan melebar ke mana-mana. Seperti KDB untuk rusunami.

Pemimpin itu harus bisa memimpin. Mereka adalah orang yang terbaik. Bukan akademisi, bukan tukang kritik. Tapi, harus bisa menjalin kerjasama dengan akademisi. Karena mereka expert-nya. Pertimbangan-pertimbangan akademisi dengan pendekatan saintifik akan sangat berguna bagi pemimpin Jakarta untuk memetakan masalah sekaligus mencari solusinya.

Termasuk dalam memecahkan masalah kebutuhan rumah (back log) 12 juta unit. Pasar Jakarta begitu besar untuk hunian seharga di bawah Rp300 juta, harus dikelola dengan baik. Pmeda harus menginisiasinya, kami pelaku usaha yang mengimplementasikannya.

James Riady

CEO Lippo Group

 

Jakarta akan lebih semrawut, macet dan tak terkendali serta menanggung beban masalah yang berat bila tidak dibenahi segera. Menyelesaikan critical issue Jakarta sama artinya dengan “membereskan” Negara. Karena ia merupakan ibukota dan kiblat bisnis, pemerintahan, keamanan, sosial, budaya Indonesia.

 

Apa critical issue yang mendesak diprioritaskan? Infrastruktur yang tidak memadai dengan kualitas buruk, transportasi publik, layanan publik, keamanan, kenyamanan dan tidak manusiawi. Semua itu membawa dampak langsung terhadap penurunan kualitas hidup warga Jakarta, maupun para komuter yang setiap hari ulang-alik ke Jakarta.

 

Ini kenyataan yang harus disadari bahwa tidak ada political will dan good will dari Pemerintah Daerah yang secara komprehensif memperbaiki semuanya. Mereka tidak berpikir bahwa handicap tersebut justru sangat merugikan. Harga lahan akan menjadi sangat tinggi sehingga memicu melonjaknya harga properti secara tak terkendali.

 

Kalau sudah begini? Apa masih relevan membangun rusunami di tengah kota jika harga lahan sudah irasional? Pembenahan Jakarta harus dimulai dari pembenahan cara berpikir birokratnya, pemimpinnya dan kemudian warganya. Sehingga terbentuk kultur yang baik, bahwa Jakarta adalah masa depan harus dibangun dan dirawat dengan kesadaran bersama. Tak cukup hanya lima tahun meletakan dasar pengembangan yang baik dan manusiawi. Tapi harus berkelanjutan.

 

Jika pemimpinnya sudah bisa menemukan cara yang benar untuk memperbaiki kerusakan Jakarta, maka potensi pertumbuhannya akan jauh berlipat ganda. Kami pelaku usaha sangat berharap, Jakarta menjadi kota tujuan utama untuk investasi.

 

Candra Ciputra

CEO Ciputra Group

 

Dukungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta masih sangat diharapkan guna menciptakan Jakarta ke arah yang jauh lebih baik. Kami mengambil contoh, gagasan Satrio International Shopping Belt yang dirintis Ciputra lebih dari satu dekade silam. Karena wacana tersebut didukung, maka Satrio International Shopping Belt ini mulai menampakan wujudnya.

 

Pada saatnya nanti beroperasi, Jakarta akan siap bersaing dengan Singapura dan kota-kota besar lainnya di dunia. Kuncinya adalah dukungan Pemda. Baik dalam hal perijinan, pengawasan, konsep tata ruang yang tidak tumpang tindih dan service yang excellence.

 

Kami sejatinya tidak mengharapkan insentif. Buat apa? Yang paling krusial adalah bagaimana visi Pemda dapat sejalan dengan pelaku usaha, terutama pengembang. Jika ini terwujud, tidak saja dalam tataran wacana juga praksis, Jakarta akan jauh berlari.

 

Potensinya luar biasa. Ia akan menjadi kota dengan pertumbuhan properti luar biasa, bisa menjadi Top 5 (lima besar). Kita saat ini masih kalah dengan Thailand, Singapura, Hongkong. Namun, pertumbuhan propertinya nanti akan jauh lebih tinggi dari mereka karena harga properti kita masih rendah. Bagus untuk investasi.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: